Anggota Komisi X Sebut Kebijakan PPDB Zonasi Tak Bisa Disamaratakan

Anggota Komisi X Sebut Kebijakan PPDB Zonasi Tak Bisa Disamaratakan

Anggota Komisi X Sebut Kebijakan PPDB Zonasi Tak Bisa Disamaratakan

Anggota Komisi X Sebut Kebijakan PPDB Zonasi Tak Bisa Disamaratakan
Anggota Komisi X Sebut Kebijakan PPDB Zonasi Tak Bisa Disamaratakan

Masa pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2019/2020 sudah dimulai. Skema Penerimaan

Peserta Didik Baru(PPDB) 2019 banyak menuai protes dari berbagai pihak. Salah satunya masyarakat mengeluhkan kuota skema zonasi yang dinilai tidak seimbang dengan kuota jalur prestasi dan perpindahan orangtua/wali.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, PPDB yang diatur dalam Permendikbud 51 tahun 2018 dengan kuota 90% berbasis zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen untuk perpindahan orang tua atau wali tujuannya baik. Tetapi, untuk diterapkan di Indonesia secara serentak seperti saat ini membutuhkan waktu.

Menurut Ferdiansyah, kondisi Indonesia ini tidak dapat disamaratakan. Harus dilakukan bertahap

seperti penerapan kurikulum 2013 (K-13) atau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer(UNBK). Dalam hal ini, zonasi PPDB harus diterapkan bertahap membutuhkan waktu kurang lebih lima atau enam tahun.

“Dengan kondisi Indonesia saat ini, PPDB berbasis zonasi tidak dapat disamaratakan. Jadi pendekatannya tidak bisa serta-merta perlu dikaji kembali pasal-pasal pada Permendikud 51 ini,” kata politisi partai Golongan Karya(Golkar) ini saat berdiskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan di Gedung DPR RI, Senin(17/6/2019).

Menurut Ferdiansyah, menerapkan kebijakan nasional secara serentak apabila pendidikan Indonesia

sudah merata dari dari indikator kesiapan sarana prasarana (sarpras) dan guru sehingga penerapan kebijakan zonasi tidak akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah harus membuat peta jalan pendidikan terkait dengan dua indikator tersebut. Lalu dilanjutkan dengan zonasi PPDB.

Pada kesempatan sama, Ferdiansyah menilai kisruh PPDB ini karena dalam membuat kebijakan nasional Kemdikbud tidak berdiskusi dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, DPR Komisi X. Pasalnya, perumusan kebijakan zonasi ini diakui Ferdiansyah tidak melibatkan legislatif. Sehingga minim sosialisasi dan masyarakat panik dengan kebijakan tiba-tiba.

Ferdiansyah menyebut belum terlambat untuk mencegah kegaduhan di lapangan dengan cara merevisi kembali Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan menambah pasal tambahan Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu wilayah agar skema zonasi ini tidak kaku yakni daerah dan sekolah diberi keleluasaan sehingga kebijakan PPDB ini disesuaikan situasi.

Dalam hal ini, angka untuk setiap skema diberi kisaran tidak ada patokan seperti saat ini. Semisalnya, untuk kuota zonasi berkisar pada 87-91 persen, untuk jalur berprestasi dan perpindahan orangtua 4-7 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan begitu, tidak menimbulkan masalah seperti saat ini.

 

Baca Juga :