Hukum dan Persoalan Syariat Islam

Hukum dan Persoalan Syariat Islam

Hukum dan Persoalan Syariat Islam

Prinsip Ketuhanan Yang maha Esa, pertama-tama dirumuskan sebagai sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kalimat pembukaan itu dinyatakan “…..berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” awaknya berasal dari perkataan “…dengan kewajiban menjalankan syari’at Islambagi pemeluk-pemeluknya”. Dalam rumusan piagam Jakarta. Perubahan dalam  rumusan tersebut kemudian diadopsikan sebagai rumusan naskah pembukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret tujuh kata tersebut diatas. Kaerna hal itu menyebabkan perdebatan dan kesalahpahaman dikalangan rakyat Indonesia yang memeluk agama berbeda-beda. Dikalangan masyarakat luas sekurang-kurangnya ada tiga kelompok pendapat mengenai soal ini.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pencoretan itu terjadi karena pertimbangan untuk memelihara persatuan diantara sesama warga bangsa yang menganut berbeda-beda agama.[5] Pandangan kelompok ini cenderung bersifat sangat pragmatis dan berusaha untuk tidak hitam putih dalam memahami permasalahan.

Kedua., kelompok yang berpendapat bahwa pemberlakuan syari,at Islam dikalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam merupakan kewajiban yang mutlak sifatnya.[6] Kelompok yang kedua ini cenderung sangat idealis dan bahkan cenderung memandang persoalannya dari sudut pandang ideologi.

Ketiga, kelompok yang berpendapat lebih realistis. Syariat Islam itu memang harus dan wajib diberlakukan dan bahkan sesungguhny ia memang berlaku sampai kapanpun dikalangan umat islam.  Kedudukan syari’at Islam tidaklah perlu diperjuangkan lagi secara politik, karena dengan sendirinya sudah berlaku seiring dengan dianutnya ajaran Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Kesimpulannya ketentuan dari tujuh kata itu, sama sekali tidak berarti Indonesia telah terbentuk negara Islam dengan Piagam Jakarta. Karena dasar negara Islam telah ditolak, maka dengan tujuh kata itu hanya dapat diartikan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk Islam sebagaimana halnya poitik hukun Hindia Belanda sebelum tahun 1929. Salah paham yang kemuidian terjadi sebenarnya tidak perlu dengan menghapuskan ketuuh kata dalam Piagam Jakarta itu, tetapi cukup dengan mengubahnya dengan tujuh kata baru yang berbunyi “….dengan kewajiban menjalankan ketentuan agama bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan baru itu berarti bahwa pemeluk agama Islam wajib menjalakan hukum Islam, pemeluk agama kristen wajib menjalankan hukum kristen, pemeluk agama Hindu wajib menjalankan Hukum Hindu, dan pemeluk agama Budha wajib menjalankan hukum Budha.[7]

  1. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Berikut ini materi dari rumusan Undang-Undang Dasar yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia :

1)      Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.[8]

2)      Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

3)      Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

4)      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

5)      . Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih tmpat tinggal diwilyah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

6)      Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

7)      Setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

8)      Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

9)      Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya serta Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

10)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat  martabat kemanusiaannya dan berhak memperoleh suaka politik I dari negara lain.

sumber :
https://lcs.co.id/shadow-saga-reborn-apk/