Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

  1. United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah :

  1. Masalah pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

1)        Pembentukan badan anti-korupsidanpeningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;

2)        Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;

3)        Rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;

4)        Adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;

5)        Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;

6)        Penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korupsi.

7)        Dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;

8)        Promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;

9)        Untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu­ruh komponen masyarakat;

10)    Seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (lsm/ngos) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;

11)    Peningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi tp korupsi.

  1. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi.

Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang (money laundring) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

sumber :
https://deevalemon.co.id/seva-mobil-bekas/