Keadilan dan Keadaban

Keadilan dan Keadaban

Dalam rumusan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kemansiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan dengan kata beradab, karena sifat adil itu merupakan sifat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Qs. Al Baqarah:11,193,251).

Secara empirik keadilan juga sangat berdekatan dengan keadaban (civility) sifat berkeadilan dan berkeadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan suatu masyarakat.[9] Peradaban tidak mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak berkeadilan. Begitu juga tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa tidak berkembang. Oleh karena itu, dalam upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat, penting untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Kaitannya dengan hukum keadilan merupakan konsekuensi sistem hukum di Indonesia menganut paham legal realism-plus atau Rechtsvinding-plus, adalah adanya keharusan setiap hakim untuk mengedepankan terwujudnya keadilan masyarakat. Sebagai pemberi putusan yang pertanggung jawaban utamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga kepada bangsa dan negara, hakim disamping juga harus behati-hati juga hendaknya mengedepankan dan berorientasi pada kepentingan umat, bukan untuk kepentinan perorangan.

Tuntutan keadilan dalam sistem hukum Indonesia diatas merupakan tuntutan keadilan masyarakat dapat dibaca didalam penjelasan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakar untuk mengenal , merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam hidup masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Dari uraian makalah diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip ketuhanan dalam hukum penyelenggaraan negara adalah prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama pancasila dengan sistem konstitusional paham kedaulatan rakyat dan sekaligus kedaulatan hukum.

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,memegang teguh hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Dan prinsip keadilan tertuang dalam sila kedua pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan dengan kata beradab, karena sifat adil itu merupakan sifat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Qs. Al Baqarah:11,193,251).

  1. PENUTUP

Demikian makalah yang dapat kami sampaikan, tentunya makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan pembuatan makalah kami selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin

sumber :
https://www.leybold.co.id/the-lost-ship-apk/