KENAIKAN HARGA ROKOK TIDAK AKAN MENCAPAI RP 50.000

KENAIKAN HARGA ROKOK TIDAK AKAN MENCAPAI RP 50.000

 KENAIKAN HARGA ROKOK TIDAK AKAN MENCAPAI RP 50.000

 KENAIKAN HARGA ROKOK TIDAK AKAN MENCAPAI RP 50.000
KENAIKAN HARGA ROKOK TIDAK AKAN MENCAPAI RP 50.000

Jakarta – Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus

Menjadi polemik di masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya turun tangan meredam kontroversi terkait masalah ini.

Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu, lanjut dia, berasal dari hasil kajian kelompok prokesehatan. Yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

 

Pemerintah tak bisa menaikkan tarif cukai terlalu tinggi.

Sebab, kebijakan tersebut dibatasi undang-undang (UU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur besaran maksimum cukai untuk produk tembakau.

“Tidak boleh lebih dari 57 persen (dari harga jual eceran, Red),” ujarnya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin (23/8). Di situlah wewenang pemerintah berlaku

 

Ani -sapaan karibnya- menjelaskan

UU menetapkan batas maksimum cukai, tapi berlaku relatif terhadap harga jual rokok “Kalau kita mau naikin sesuai nominal yang dibayangkan, harga jualnya juga harus naik tinggi supaya cukainya tidak lebih dari 57 persen,” lanjutnya.

Sebagai ilustrasi, harga salah satu merek rokok sigaret keretek mesin (SKM) saat ini Rp 16 ribu isi 16 batang. Bila cukai ditetapkan Rp 480 per batang, artinya cukai merek tersebut 48 persen dari harga jual eceran. Jika pemerintah hendak menaikkan cukai, artinya maksimal menjadi Rp 570 per batang. Dari situlah secara otomatis pengusaha akan menaikkan harga jual rokok karena selisih cukai dengan pendapatan mengecil. Namun tetap saja tidak naik signifikan.

 

Ketika harga rokok naik, otomatis persentase cukainya menjadi turun.

Di situlah pemerintah berpeluang menaikkan cukai lagi dengan batas 57 persen. Siklus tersebut bisa terus berulang hingga dicapai harga ideal. Pemerintah mendapatkan cukai 57 persen, sedangkan pengusaha tetap mendapat laba.

Dalam menaikkan tarif cukai, lanjut Ani, pihaknya tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga perlu berbicara dengan konsumen, industri, tenaga kerja, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari situ akan dievaluasi kebijakan cukai selama ini.

Kemudian, bisa muncul langkah yang mampu menghasilkan keputusan tepat mengenai dua hal: harga jual dan besaran cukai. “Itu mungkin yang akan dilakukan dalam dua bulan ke depan,” ujar mantan managing director Bank Dunia tersebut.

Ani menambahkan, pihaknya akan melihat posisi produk tembakau itu dari segala sisi. Mulai sisi kesehatan, khususnya dampak terhadap generasi muda. Kemudian, harus dilihat pula sisi industri, ketenagakerjaan, hingga potensi pendapatan negara. Seluruhnya harus dibaca secara komprehensif.

Baca Juga :