“Knowledge Economy” dan Dunia yang “Borderless”

“Knowledge Economy” dan Dunia yang “Borderless”

“Knowledge Economy” dan Dunia yang “Borderless”

“Knowledge Economy” dan Dunia yang “Borderless”
“Knowledge Economy” dan Dunia yang “Borderless”

Knowledge Economy??? Inilah tema yang diangkat untuk Blogging Competition British Council untuk periode ke 2.

Mungkin istilah ini masih asing, begitu pun untuk saya. Sekilas bisa kita artikan dengan Pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi. Setelah melakukan pencarian di Wikipedia, Knowledge Economy adalah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Kurang lebih bisa diartikan demikian.

Lalu bagaimana suatu ilmu pengetahuan bisa bernilai ekonomi dan memberikan keuntungan? Ilmu pengetahuan seperti apa yang bisa bernilai ekonomi?

Pertanyaan ini mudah saja dijawab, karena banyak hal yang kita pelajari atau banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapat, yang semuanya itu bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Saya ingin menghubungkannya dengan bidang studi saya yaitu hukum. Mari kita lihat bagaimana hukum bisa menjadi sesuatu yang penting dalam kegiatan ekonomi.

Berbicara tentang “Pasar Global” tidak lepas dari kegiatan perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang melintasi batas negara. Perdagangan antar bangsa saat ini semakin berkembang pesat, batas – batas suatu negara dan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut bukan lagi menjadi halangan. Hadirnya organisasi perdagangan dunia WTO (World Trade Organization) dengan segala aturan – aturannya menjadikan dunia perdagangan dan aktivitas perekonomian dunia semakin “Borderless“. Negara yang telah menjadi anggota organisasi ini otomatis harus tunduk pada aturan perdagangan internasional dan semua agreement yang telah disepakati.

Sudah jelas tentunya bahwa semua agreement dalam WTO dibuat dalam bahasa Inggris. Disinilah pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi siapapun, baik pelaku kegiatan perdagangan maupun praktisi hukum dalam membuat kontrak, penguasaan bahasa Inggris “is a must“. Dengan penguasaan bahasa internasional ini yang baik kita dapat dengan mudah melakukan kegiatan – kegiatan lintas batas negara. Bagi seorang praktisi hukum, “knowledge” yang paling utama adalah bagaimana ketentuan hukum internasional mengatur aktivitas perdagangan dan perekonomian internasional, bagaimana bentuk kontrak – kontrak yang mendasari aktivitas ini. Tentunya semua itu harus dibuat dalam bahasa yang dimengerti kedua belah pihak, sehingga yang dapat menjembataninya adalah dengan bahasa Inggris.

Sebagai contoh Indonesia telah meratifikasi perjanjian – perjanjian internasional misalnya Agreement on Establishing The World Trade Organization, dengan General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT) sebagai aturannya, menjadi UU No 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan WTO. Lalu bagaimana isi dari undang – undang ratifikasi tersebut?

Seperti undang – undang hasil ratifikasi konvensi internasional lainnya, UU No 7 Tahun 1994 ini hanya berisi 2 pasal penting. Pasal 1 menerangkan tentang pengesahan terhadap suatu agreement atau konvensi tersebut yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi apabila terdapat kekeliruan atau kesalahpahaman yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Sejak menjadi anggota WTO pada 1994, konsekuensinya adalah Indonesia harus membuka pasarnya seluas – luasnya agar pihak asing dapat masuk ke wilayah negara kita. Pihak asing berhak dan bebas menjual barangnya ke Indonesia. Pihak asing juga boleh menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Tentunya akan dibuat sebuah perjanjian antar kedua belah pihak agar masing – masing mendapat keuntungan dan mengurangi peluang terjadinya kerugian. Meskipun posisi Indonesia di pasar global masih tergolong Negara Sedang Berkembang, yang masih mendapat pengecualian atau perlakuan khusus untuk memudahkan negara seperti Indonesia dapat terlibat dalam pasar global yang tanpa batas. Tapi ada batas waktu tertentu yang diberikan oleh WTO kepada negara sedang berkembang untuk menata perekonomian dalam negerinya, hingga negara tersebut siap bersaing dalam pasar global tanpa ada perlakuan khusus lagi.

Jangan sampai karena kurang penguasaan dalam bahasa Inggris, lantas menghambat aktivitas bangsa Indonesia di pasar global. Jangan pula karena hal itu, bangsa Indonesia dibodohi oleh bangsa lain yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kita. Maka didalam kegiatan di pasar global, pengetahuan tentang Hukum dan Bahasa menjadi sesuatu yang penting untuk menunjang kekuatan “bargaining power” bangsa kita menghadapi aktivitas perdagangan dan perekonomian dunia yang semakin borderless.

Sumber : https://sam-worthington.net/