Pemerintah merupakan

Pemerintah merupakan

Pemerintah merupakan
Pemerintah merupakan

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dari negara. Tanpa Pemerintah, maka negara tidak ada yang mengatur. Karena Pemerintah merupakan roda negara, maka tidak akan mungkin ada suatu negara tanpa Pemerintah.

Dalam pengertian umum sering dicampuradukkan pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, seakan-akan keduanya adalah sama. Padahal jelas keduanya berbeda.

Untuk membedakan kedua istilah tersebut, maka istilah tersebut harus kita bedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Pemerintahan dalam arti luas :

  • Segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat/penduduk dan wilayah (negara itu) demi tercapainya tujuan negara.
  • Segala tugas, kewenangan, kewajiban negara yang harus dilaksanakan menurut dasar-dasar tertentu (suatu negara) demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu ”administrasi negara”.

Mengikuti pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit tersebut, maka :

Pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.

Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit.

  1. Warganegara dan Negara

Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara, atau melalui proses naturalisasi.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang/perjanjian/peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.
  2. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 62 Tahun 1958, yakni seperti berikut :

1)             Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang WNI (misalnya, ayahnya adalah WNI). Hubungan hukum kekeluargaan tersebut diadakan sebelum orang tersebut berusia 18 tahun atau sebelum menikah pada usia di bawah 18 tahun.

2)            Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu adalah WNI.

3)            Orang yang pada waktu lahirnya ibunya WNI, yaitu jika ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

4)            Orang yang pada waktu lahir ibunya WNI dan ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan.

5)            Orang yang lahir di wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.

6)            Seorang anak yang ditemukan di wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.

7)            Orang yang lahir di wilayah RI, yaitu jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan.

8)           Orang yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya.

9)            Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan-aturan undang-undang ini.

Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi :

  1. Penduduk

Penduduk adalah mereka yang dalam jangka waktu tertentu bertempat tinggal (berdomisili) di dalam suatu wilayah negara secara menetap dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Biasanya penduduk, walaupun tidak selalu mereka adalah yang lahir secara turun temurun dan besar di dalam suatu negara.

  1. Bukan Penduduk

Bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau siapa saja orang asing yang datang ke Indonesia dengan maksud tidak menetap.

Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warganegara telah disebutkan di dalam Pasal 26 UUD 1945, yaitu :

1)             Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara,

2)            Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Amandemen II), dan

3)            Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (Amandemen III).

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Apabila kita melihat pasal-pasal dalam UUD 1945, maka akan dapat kita temukan beberapa ketentuan tentang hak-hak warga negara, misalnya, pendidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 27 Ayat 2        : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 30 Ayat 1        : Setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31 Ayat 1         : Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Di samping itu dua ketentuan dengan tegas menyebutkan tentang kewajiban warga negara :

Pasal 27 Ayat 1         : Semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 30 Ayat 1        : Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Sumber : https://profilesinterror.com/