Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

            Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Selama zaman penjajahan barat itu berjalanlah proses westernisasi Indonesia. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil jajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah.Begitu pula dibidang pendidikan. Mereka memperkenalkan system dan metode baru tetapi hanya sekedar menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan-kepentingan mereka. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah weternisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah barat di Indonesia selama 365 Tahun.[31]

            VOC telah mendirikan sekolah pertama sekali di Ambon pada tahun 1607. Tujuan didirikannya sekolah ini tidak lepas dari semangat keberagamaan orang-orang Belanda yang Protestan berhadapan dengan paham keagamaan katolik yang dianut oleh bangsa Portugis. Karena itu, pendirian sekolah-sekolah dalam tahapan awal diutamakan di daerah-daerah yang pernah dimasuki Portugis. Sejak didirikannya sekolah yang pertama itu, maka secara bertahap berkembang dan berdiri pula di daerah-daerah lain. Misalnya, di Ambon sendiri pada tahun 1627 telah berdiri 16 buah sekolah dan pada tahun 1645 meningkat menjadi 33 sekolah.[32] Pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan satu peraturan yang mengharuskan para guru agama memiliki izin khusus untuk mengajar. Banyak sikap mereka yang sangat merugikan lajunya perkembangan pendidikan agama di Indonesia, misalnya :

  • Setiap sekolah atau Madrasah harus memiliki izin dari bupati/pejabat pemerintahan belanda.
  • Harus ada penjelasan dari sifat pendidikan yang sedang dijalankan secara terperinci
  • Para guru harus membuat daftar murid dalam bentuk tertentu dan mengirimkanya secara periodic kepada daerah yang bersangkutan.

Atas dasar perjuangan dari organisasi Islam, melalui konggres Al-Islam pada tahun 1926 di Bogor, peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan islam yang di buat oleh pihak Belanda pada tahun 1905 dihapuskan dan diganti dengan peraturan yang baru yang terkenal dengan sebutan Ordonansi Guru. Menurut peraturan baru ini, izin Bupati tidak lagi diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam. Guru agama cukup memberitahukan pada pejabat yang bersangkutan tentang maksud mengajar. Disamping itu, guru juga disuruh mengisi formulir yang telah disediakan oleh pejabat pemerintahan Belanda yang isinya berupa persoalan  berupa murid dan kurikulum

Di sekolah-sekolah Umum secara resmi belum diberikan pendidikan agama. Hanya di fakultas-fakultas hukum telah ada matakuliah Ismologi, yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Sedangkan dosen-dosen yang memberikan matakuliah Ismologi tersebut pada umumnya bukan orang Islam dengan menggunakan buku-buku atau literature yang dikarang oleh para orentalis.[33]

Sedangkan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang Keadaannya sedikit berubah, karena ada kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah Umum. Hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa sebagian besar bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Islam, maka untuk menarik simpati dari pemeluk agama Islam maka Jepang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan agama Islam. Pada awal pemerintahannya, Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan umat islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan perang dunia ke II.[34] Masalahnya Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Untuk mendekati umat Islam Jepang menempuh beberapa kebijakan diantaranya pada jaman Jepang dibentuknya KUA, didirikanya Masyumi dan pembentukan Hisbullah.

Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah-sekolah telah di selenggarakan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah suasta lain seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diiziankan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakan oleh penduduk Jepang. Di Sumatra, organisasi-organisasi Islam menggabungkan diri dalam majelis Islam tinggi. Kemudian majelis tersebut mengajukan usul kepada pemerintah Jepang, agar di sekolah-kolah pemerintah diberikan pendidikan agama sejak sekolah rakyat tiga tahun dan ternyata usul tersebut disetujui dengan syarat tidak diberikan anggaran biaya untuk guru-guru agama.

Mulai saat itu maka pendidikan agama secara resmi boleh diberikan di sekolah-kolah pemerintah, namun hal ini hanya berlaku di pulau Sumatra saja. Sedangkan di daerah-daerah lain masih belum ada pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, yang ada hanya pendidikan budi pekerti yang didasarkan atau bersumber pada agama juga.

sumber :
https://wisatalembang.co.id/seva-mobil-bekas/