Perikatan Bersyarat dan Hukum Perikatan

Perikatan Bersyarat dan Hukum Perikatan

Perikatan Bersyarat dan Hukum Perikatan

 

 

Perikatan Bersyarat

“ Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan
datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan
hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya
peristiwa tersebut” (pasal 1253 KUH Perdata). Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni yaitu perikatan yang tidak
mengandung suatu syarat. Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan.

 

Undang- undang menentukan syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan, yaitu:

1.bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;
2.bertentangan dengan kesusilaan ;
3.dilarang undang- undang ;
4.pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.
Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.
“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata).
Syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Jika syarat batal itu
terjadi, perjanjian tidak batal dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan
kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan walaupun ingkar janji sebagai
syarat batal dicantumkan didalam perjanjian.

 

 

Hukum Perikatan

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak
dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang
lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

 

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. Hubungan hukum ;
2. Kekayaan ;
3. Pihak-pihak, dan
4. Prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas
masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada
pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum
memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran- ukuran (kriteria) tertentu.

 

 

Pengertian Hak Seseorang

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak
kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

 

Baca Juga Artikel Lainnya: