PROGRAM-PROGRAM DALAM MENGANTISIPASI PEKERJA ANAK

  1. PROGRAM-PROGRAM DALAM MENGANTISIPASI PEKERJA ANAK

Pengembangan dan penerapan berbagai program yang tepat dan terarah diharapkan dapat meng-antisipasi keadaan agar tidak menuju pada kondisi yang lebih buruk. Program-progran tersebut antara lain harus berintikan pada pemecahan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja anak, yang meliputi:

  1. Pendidikan.

Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai bagi masa depan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-anak pada saat ini. Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik (better educated) untuk menghidari terjadinya sebuah generasi yang hilang (lost generation) yang diprediksi sebagai akibat menurunnya kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual anak sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Wajib belajar harus menjangkau seluruh lapisan anak, tidak terkecuali para pekerja anak. Program SD dan SLTP terbuka merupakan salah satu alternatif yang dapat memungkinkan pekerja anak meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

  1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan terhadap hak-hak pekerja anak.

Keseriusan pemerintah dan masyarakat sangat diragukan dalam mendorong kesadaran para pekerja anak terhadap hak-haknya, hal ini tentunya juga didorong oleh berbagai anggapan tentang kecilnya kasus yang muncul. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat inilah sebetulnya yang membuat permasalahan pekerja anak jarang di angkat kepermukaan. Peran serta masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan dalam memberikan advokasi maupun sosialisasi hak-hak pekerja anak. Dengan mewujudkan sebuah jaringan perlindungan anak, permasalahan yang berhubungan dengan pekerja anak akan semakin mudah dan cepat mendapatkan perhatian baik dalam lingkup nasional bahkan inter-nasional.

  1. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum.

Lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak merupakan indikasi adanya sikap ambivalen pemerintah terhadap permasalahan ini, disamping juga rendahnya tingkat pengetahuan dan perhatian aparat penegak hukum. Peningkatan jaringan kerja sama LSM dalam melakukan advokasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu cara lain dalam mengatasi permasalahan “pekerja anak”, khususnya anak jalanan yaitu dengan jalan adopsi. Pengertian adopsi yaitu pengakatan anak berusia balita yang dimana kondisi dalam kelangsungan hidupannya termasuk kondisi keluarga yang tidak mampu atau bisa juga sebab lain.

Dalam prespektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumberdaya  manusia bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan yang dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan

sumber :

https://reflejosocial.com/king-of-shooter-apk/