SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap

menggunakan sistem presiden sial setelah amandemen UUD 1945, apabila periode sebelumnya (orde baru) kekuasaan tertinggi berada di MPR, maka tidak setelah dilakukan amandemen.

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Sementara itu keputusan tertinggi berada di tangan presiden dengan pertimbangan dari DPR dan MPR. Berikut beberapa pokok sistem pemerintahan setelah amandemen.

1. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial.
2. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif).
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).
4. Presiden dibantu oleh menteri yang dipilih oleh presiden dalam menjalankan perannya sebagai eksekutif.
5. Pembuat kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR, dalam hal ini betindak sebagai legislatif.
6. Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komosi Yudisial (KY) bertugas untuk memperhankan pelaksanaan undang-undang.

Tidak sampai disitu, terdapat perbaikan-perbaikan pada sistem pemerintahan yang berusaha dilakukan oleh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi kelemahan yang ada pada sistem presidensial, berikut beberapa perbaikan itu.

1. Kebijakan yang diambil oleh presiden harus dengan persetujuan DPR.
2. Rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR harus mendapat persetujuan dari Presiden.
3. Secara tidak langsung DPR tetap mengawasi kerja presiden, sehingga apabila sewaktu-waktu jabatan presiden diberhentikan oleh MPR berdasakan usul DPR.


Sumber: https://cooldesktopbackgroundsx.com/mcqueen-apk/